SOLO - Menyusul rencana aksi besar-besaran yang akan terjadi pada 23 Maret mendatang dengan agenda utama untuk menggulingkan pemerintahan SBY-Boediono yang saat ini berkuasa, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga, Puan Maharani dengan tegas menyatakan bila partai yang digawangi Megawati Soekarnoputri ini tidak akan terlibat dalam aksi tersebut.

Menurut Puan, PDI Perjungan berpendapat aksi yang akan dilakukan sebagian elemen tersebut merupakan langkah yang kurang tepat. Pasalnya, partainya tak melihat pemerintahan ini dalam keadaan darurat yang merugikan rakyat, sehingga perlu diberhentikan ditengah jalan. Puan meminta apapun tujuannya, agar aksi besar-besaran tersebut tidak perlu dilakukan. Karena melanggar konstitusi negara.

"PDI Perjuangan tidak akan ikut-ikutan dalam aksi tersebut. Kami melihat negara tidak dalam keadaan darurat yang merugikan rakyat sehingga pemerintahan ini perlu dilakukan," jelas Puan usai membuka kursus kader Empat Pilar Kebangsaan dan pemenangan Pemilu 2014 di Solo, Jawa Tengah, Sabtu (16/3/2013).

Puan menambahkan sikap PDI Perjuangan sudah sangat jelas. Partainya selalu berpegang teguh terhadap konstitusi negara. Sehingga, dia tak sependapat dengan rencana aksi besar-besaran untuk menghentikan pemerintahan saat ini.

Dia menjelaskan bila partainya tetap memberikan kesempatan kepada Pemerintahan SBY-Boediono untuk menyelesaikan masa jabatannya sesuai konstitusi negara yang berlaku.

Kata dia, bila aksi tersebut benar-benar terjadi, maka partainya akan berada di belakang pemerintahan SBY - Boediono. "PDI Perjuangan tidak akan ikut. Karena kami menghargai dan berkeyakinan untuk mengikuti konstitusi berbangsa dan bernegara ini dalam artian kita selesaikan terlebih dahulu pemerintahan. Kami tidak akan ikut-ikutan karena kami berkeyakinan pemerintahan ini harus diselesaikan sesuai konstitusinya kecuali ada hal darurat rakyat yang dirugikan," pungkasnya.